“Kami agak sedikit memaksa untuk membangun SPBN ini. Mudah-mudahan mereka (perusahaan migas dan Pertamina) punya keinginan ataupun niat baik sesuai dengan keinginan kami dan keinginan para nelayan,” tuturnya.
Selain ketersediaan bahan bakar bersubsidi, Pak Uu juga mengatakan bahwa permasalahan para nelayan mencakup kurangnya dermaga di berbagai tempat, serta sulitnya mendapatkan modal melaut, sehingga banyak dari para nelayan terjerat hutang kepada rentenir. Ia menegaskan, Pemda Provinsi Jabar sudah mengambil langkah-langkah guna mengurai kebutuhan para nelayan tersebut.
Untuk dermaga, kata Pak Uu, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di wilayah prioritas karena mayoritas tidak membutuhkan dermaga besar, sehingga dapat diupayakan sesuai kemampuan Pemda Provinsi Jabar.
Sedangkan untuk menanggulangi hutang kepada rentenir, Pemda Provinsi Jabar melibatkan pihak perbankan untuk membantu para nelayan.
“Kebutuhan tentang dermaga, ini sudah diinventarisasi karena kebutuhannya sangat banyak, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai dengan kemampuan kami di berbagai tempat,” ucap Pak Uu.
“Kami sudah dapat izin dari Pak Gubernur untuk mengundang pihak perbankan yang ada di wilayah Jabar, baik bank bjb ataupun perbankan lainnya, untuk diminta memberikan kebijakan dan perhatian kepada nelayan di saat mereka mau melaut, supaya tidak seperti itu (berhutang pada rentenir),” imbuhnya. (*)
