PADDENNUANG.COM. Makassar — Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan I 2023 menjadi ajang evaluasi program dan kegiatan pembangunan termasuk progres kinerja fisik hingga capaian realisasi keuangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Parepare.
Terungkap dalam Monev Triwulan I yang dibuka resmi Wali Kota Parepare, Taufan Pawe di Novotel Makassar, Jumat malam, 5 Mei 2023, catatan progres kinerja setiap SKPD dalam tiga bulan pertama 2023.
Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya menyebutkan, SKPD dengan capaian kinerja fisik tertinggi pada Triwulan I ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan capaian kinerja 47,21%. Menyusul Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 41,85%, dan Inspektorat Daerah dengan capaian kinerja 38,50%.
Selain SKPD dengan capaian kinerja tertinggi, juga dilaporkan SKPD dengan capaian kinerja terendah. Yakni Dinas PUPR dengan capaian kinerja 14,61%, kemudian Dinas Perdagangan dengan capaian kinerja 17,79%, dan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) dengan capaian kinerja 18,12%.
Zulkarnaen turut melaporkan progres realisasi keuangan setiap SKPD. SKPD dengan realisasi keuangan tertinggi adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan realisasi keuangan 27,32%. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan 25,82%, dan Dinas Kependudukan dan Capil dengan realisasi keuangan 24,14%.
Sementara SKPD dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas PUPR dengan realisasi keuangan 1,58%, kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan realisasi keuangan 2,71%, serta Dinas Perpustakaan dengan realisasi keuangan 3,23%.
“Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan bertujuan untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Parepare yang dibiayai melalui APBD Kota Parepare, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi serta Bantuan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, serta mencari solusi yang harus dilakukan untuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Zulkarnaen.
