Dinas Sosial lebih mengarahkan ke Dapodik, bantuan dan fasilitasi siswa tidak mampu, hingga sarana bagi disabilitas di sekolah.
Dinas Perpustakaan menyarankan untuk menciptakan perpustakaan representatif sesuai standar agar membuat siswa gemar membaca di perpustakaan sekolah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi masukan tentang masalah administrasi dan komitmen tertulis tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak.
Dinas Ketahanan Pangan memberi masukan perlunya tanaman toga maupun tanaman lainnya di sekolah, termasuk jajanan di kantin sekolah sebaiknya ada buah dan makanan bergizi lainnya.
BPBD memberi masukan tentang pentingnya sosialisasi mitigasi bencana di sekolah. Bagian Kesra bersama Kementerian Agama menyarankan musala sekolah yang representatif, dan aktifkan kegiatan keagamaan di sekolah. Termasuk Bagian Kesra menggagas inovasi pembagian sajadah ke sekolah-sekolah yang didonasikan dari setiap SKPD. Serta beberapa SKPD teknis lainnya memberikan masukan dan kontribusi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di sekolah.
Perwakilan HIPMI Pare bersama Forum Anak dan Forum Generasi Berencana (Forgen), turut memberi masukan agar Forum Anak dan Forgen bisa lebih dimaksimalkan di sekolah. Termasuk lebih mengaktifkan PIK Remaja di sekolah.
Sementara Nilawati Andi Ridha dari NGO, People Care memberi masukan konstruktif dan korektif bagaimana sekolah berbenah menuju Sekolah Ramah Anak.
Dede mengemukakan, Monev secara kolaboratif dan terintegratif ini sekaligus menjadi upaya pembenahan serius agar ke depannya Parepare bisa menjadi Kota Layak Anak predikat Utama setelah tiga tahun berturut-turut berada pada predikat Nindya. (A23/**)
