“Jangan tunggu Juknis, harus inisiatif, itulah gunanya jadi kepala dinas. Karena saya saja Pj Wali Kota tidak memiliki Juknis. Saya hanya berpegangan pada Permendagri,” tegas Akbar Ali.
Sementara Kepala Bappeda Zulkarnaen dalam laporannya mengatakan, tujuan Monev ini untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Parepare yang dibiayai melalui APBD 2024.
“Tujuan lain adalah menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan hingga triwulan I, serta mencari solusi yang harus dilakukan untuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Zulkarnaen.
Adapun Perangkat Daerah atau SKPD dengan capaian kinerja fisik tertinggi pada triwulan I adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan capaian kinerja 36,67%, Dinas Perpustakaan 34,40%, dan Dinas Perhubungan 32,59%.
Sedangkan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja terendah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 19,20%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16,77%, dan Dinas Tenaga Kerja 7,61%.
Kemudian Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan tertinggi adalah RSUD Andi Makkasau dengan realisasi keuangan 26,66%, Satuan Polisi Pamong Praja 20,66%, dan Sekretariat DPRD 18,03%.
Sedangkan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan terendah yakni Dinas Tenaga Kerja dengan realisasi keuangan 6,02%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,12%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2,63
