“Tentunya pembagian-pembagian urusan pemerintahan tersebut harus berdasar pada kondisi dan wilayah yang ada di daerah, termasuk bagaimana urusan tersebut berdampak pada kemajuan daerah itu sendiri,” ungkapnya.
Pegawai Kementerian Dalam Negeri tersebut menjelaskan, dalam setiap pelaksanaan pemerintahan maka ada hal yang sifatnya berkaitan dengan urusan wajib dan dasar, urusan-urusan ini tentunya harus menjadi prioritas dalam setiap tonggak pemerintahan itu sendiri.
“Urusan-urusan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab atau hanya ASN yang harus memahami, tapi juga seluruh masyarakat sebaiknya memahami hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan aturan yang ada,” paparnya.
Dirinya juga menjelaskan, bagaimana peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan serta keberlangsungan masyarakat itu sendiri, termasuk dalam hal pengendalian harga komoditi yang ada di pasaran, sehingga dengan kontrol tersebut tetap bisa menjaga pergerakan inflasi dan daya beli masyarakat agar tetap terjangkau.
Dia berharap generasi muda mahasiswa dan mahasiswi IAS ini mampu menjadi penggerak pemerintahan yang akan datang, termasuk bagaimana menjadi pemimpin masa depan, tidak tertutup kemungkinan ada mahasiswa lulusan dari IAS ke depan menjadi pemimpin di Kota Parepare, baik di eksekutif maupun legislatif.
