“Di sini (Parepare) lahir tokoh teknokrat dunia dan Presiden ke-3 RI, Bapak BJ Habibie. Sosoknya bersama istri beliau, Hasri Ainun Habibie menjadi telada dan inspirasi. Itulah sebabnya saya hadirkan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun sebagai simbol pengarustamaan gender di Parepare,” ungkap Taufan Pawe.
Taufan mengemukakan, sejumlah program, kebijakan, dan penganggaran, termasuk penempatan jabatan struktural dan fungsional diwujudkan di Parepare sebagai kota responsif gender.
Belum lagi Parepare telah dinobatkan sebagai Kota Sangat Inovatif di Indonesia berkat Inovasi Berdaya Srikandi Oleh Srikandi. Inovasi yang memberdayakan kaum perempuan di wilayah pesisir ini menembus Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, dan masuk Top 12 Inovasi Pelayanan Publik tingkat dunia di ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2021.
“Sudah menjadi harga mati dalam APBD isu pengarustamaan gender harus mendapat tempat proporsional dan profesional,” tegas Wali Kota peraih 185 penghargaan ini.
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang mengaku optimis Parepare akan naik kelas dari hasil verifikasi lapangan ini. “In Syaa Allah kami optimis Parepare naik kelas,” ujar Dede.
Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare, Sriyanti Ambar mengungkapkan ada tujuh indikator dalam penilaian APE. Tujuh indikator itu adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, metode dan tool, data sistem informasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha. Serta indikator pelayanan, pelaksanaan PUG, dan jejaring.
“Hasil verifikasi lapangan ini menentukan Parepare bisa bertahan di kategori Mentor atau tidak. In Sya Allah dari hasil presentasi, kami optimis Parepare bisa naik kelas dari penilaian sebelumnya (Madya),” harap Sriyanti.
APE adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan APE dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (4/bpd)
