Penetapan Lokus itu, kata dia, tentunya akan menguatkan Pemerintah dalam upaya konvergensi penurunan stunting melalui dukungan pembiayaan baik bersumber dari APBD maupun APBN (DAK fisik maupun non fisik).
“Tujuannya untuk menjamin setiap keluarga 1000 hari pertama kelahiran (HPK) mendapatkan program intervensi spesifik dan sensitif,” kata Dede.
Sementara dalam Rakor di Hotel Claro, menurut Dede, lebih banyak pada evaluasi terharap Kabupaten Kota yang telah Lokus pada tahun 2021. Itu melalui pemaparan, diskusi dan pameran yang menunjukkan konsistensi dan peran daerah dalam menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing.
Parepare mewakili Lokus kategori “Kota” dalam pemaparan di Rakor tersebut. Dede yang mewakili Parepare memaparkan kesiapan lima Lokus dimaksud.
Dede memaparkan mulai dari dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota melalui SK yang telah terbit hingga dukungan pembiayaan baik bersumber dari APBD maupun APBN (DAK) yang sementara ini masih dalam tahap pengusulan di aplikasi Krisna. Itu untuk DAK fisik maupun aplikasi berbasis web di Kementerian untuk penerima DAK non fisik stunting. (7/bpd)
