Kepala BKD Kota Parepare, Jamaluddin Ahmad, dihadapan para pelaku konstruksi mengatakan, sejumlah dana di kas daerah sudah tidak mencukupi lagi, sehingga sebahagian berkas tidak dapat diproses.
“Jika saya tanda tangani, sementara dana tidak tersedia, Saya takutmya alan menjadi temuan” singkatnya.
Dikatakanya, keterlambatan ini disebabkan anggaran dari pusat dikurangi Rp. 16 Miliar, terdiri DAK Rp. 2 Miliar dan DAU Rp. 14 Miliar, meski sebelumnya ada penyampaian dari pusat terkait pengurangan anggaran, namun kontrak proyek perubahan terlanjur sudah berjalan, sehingga hal itu tidak mungkin dibatalkan.
“Kita berharap teman teman pelaku konstruksi besabar, dan utang pasti dibayar tahun depan (2022) diupayakan melalui dana parsial” janjinya. (Jml/*)
