“Kita minta, pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan untuk bersikap kooperatif, dan mendukung penggunaan alat perekam transaksi online system (OLS) yang disiapkan Pemerintah Kabupaten dengan mendasari penegasan tim koordinasi dan supervisi pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Basli Ali menyebut, alat perekam transaksi online system dimonitor dan diawasi langsung tim koordinasi dan supervisi pencegahan (korpsupgah) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan penyetoran nominal pajak dari pelaku pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan, selaku wajib pungut pajak, jelasnya. (Fad/Eff)
